Otoritas Jasa Keuangan berencana menerbitkan aturan baru berkaitan dengan lembaga pinjol. Pinjaman online resmi akan mendapatkan regulasi pendukung dengan adanya aturan ini nantinya. Selain itu, OJK juga telah memberi kesempatan kepada platform pinjol untuk mengurus perizinan.

Regulasi Perusahaan Pinjaman Online

Lembaga pinjaman online dengan sistem peer to peer tercatat menyalurkan pinjaman sebanyak Rp262.93 triliun. Dana tersebut terakumulasi mulai tahun 2018 sampai tahun 2021.

Sedangkan lembaga yang telah memiliki legalitas dan berizin sebanyak 104 platform. Perangkat aturan yang akan diresmikan bersamaan dengan pencabutan moratorium untuk pendaftaran pemain baru.

OJK telah menutup pendaftaran platform pinjaman online sejak Februari 2020. Hal ini bertujuan untuk memastikan kinerja dari platform pinjaman online legal yang sudah ada lebih dulu.

Nantinya, ada beberapa ketentuan yang paling mencolok dari regulasi baru dan harus ditaati oleh seluruh platform. Untuk syarat modal yang harus disetor sebesar Rp10 miliar. Selain itu, harus memenuhi ketentuan ekuitas sebesar 0,5 persen.

Outstanding yang berjalan memiliki jumlah minimum Rp7,5 miliar. Syarat lainnya, penyaluran pada sektor produktif minimum 25 persen. Sedangkan untuk penyaluran di luar Jawa minimum memenuhi 20 persen dari total penyaluran.

Kualitas SDM juga diperketat melalui fit n proper test untuk manajemen. Untuk karyawan harus memiliki sertifikat. Regulasi yang baru akan mendorong setiap platform melakukan perluasan kerjasama. Caranya dengan memperbesar akses pendanaan bisa perorangan maupun institusi.

Daftar Pinjol Terdaftar OJK

Simak daftar perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK, berikut ini:

  • Danamas
  • Investree
  • Amartha
  • Dompet Kilat
  • Kimo
  • Toko Modal
  • UangTeman
  • Modalku
  • KTA Kilat
  • Kredit Pintar
  • Maucash
  • Finmas
  • KlikACC
  • Akseleran
  • id
  • PinjamanGO
  • KoinP2P
  • Mekar
  • AdaKami

Perlunya mendapatkan pembiayaan dari platform legal adalah untuk keamanan. Baik untuk informasi pribadi maupun untuk keamanan dalam bertransaksi selama membayar tagihan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga memiliki kewenangan dalam pengawasan perusahaan pinjaman online resmi. Sehingga segala kebijakan dalam semua perusahaan pinjaman online harus sesuai dengan kebijakan OJK dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan lain.

By skyweb