Dalam proses akuntansi, seorang akuntan harus bertindak sesuai dengan langkah-langkah yang relevan. Standar akuntansi keuangan (SAK) adalah metode dan format standar untuk penyajian laporan bisnis. Di Indonesia, standar accounting sendiri telah berkembang menjadi empat pilar, yang direview oleh blog Advisory Journal dan dikembangkan oleh pertumbuhan dunia usaha.

Ini adalah panduan bagi akuntan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang relevan.

Ini termasuk aturan yang terkait dengan penyalinan, kompilasi, kompilasi, dan pengiriman laporan keuangan. Konsultan Pajak

Pengertian PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan kerangka kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk memastikan penyajian laporan keuangan.

Hal ini memudahkan auditor dan pembaca keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas.

Pada dasarnya standar akuntansi keuangan ini dibuat dan disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI.

Produksi harus melalui proses dan disetujui oleh suatu lembaga atau lembaga resmi di Indonesia.

Ada 5 standar akuntansi yang banyak digunakan di Indonesia, baik lembaga swasta maupun publik.

Diantaranya adalah 4 jenis keinginan standar yang diberikan oleh Dewan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

4 Pilar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia

Berikut ini uraian tentang 4 pilar akuntansi keuangan (SAK) di Indonesia.

PSAK-IFRS (ernyataan Standar Akuntansi Keuangan-International Financial Report Standard)

Deskripsi Standar Akuntansi Keuangan atau Internasional Standar Pelaporan Keuangan PSAK adalah nama lain dari SAK yang diterapkan oleh International Accounting Association of Indonesia dari tahun 2012 hingga 2021.

Standar ini berlaku untuk badan atau badan usaha (seperti perusahaan publik, asuransi publik perbankan, BUMN atau perusahaan dana pensiun yang tercatat masih tercatat di pasar modal).

Hal ini ditujukan untuk memberikan informasi yang relevan dengan laporan laporan pengguna.

Karena Indonesia adalah anggota IFAC, penggunaan IFRS ditentukan sendiri (Federasi Internasional Akuntan) Ini menjadikan IFRS sebagai standar mereka.

Pada tahun 2020, DSAK menyetujui IAI 1 (satu) PSAK, 1 (satu) ISAK, 6 (enam) peningkatan PSAK, 1 (satu) perbaikan tahunan 2020 dan 2 (dua) standar lainnya. Formulir Draf Kerentanan (yaitu, Draf Kerentanan untuk Pihak Swasta dan Draf Properti, Pabrik dan Peralatan untuk amandemen PSAK 16 sebelum konsolidasi).

SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik)

Standar Akuntansi Keuangan SAK-ETAP Akuntabilitas publik diabaikan dan laporan keuangannya ditujukan untuk pengguna secara umum.

ETAP adalah hasil sederhana dari IFRS, tanpa laporan laba rugi umum, estimasi aset, pabrik dan peralatan, aset tidak berwujud dan aset investasi hanya menggunakan tanggal akuisisi.

Tidak ada pilihan untuk menggunakan penilaian atau nilai wajar dan tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak karena biaya pajak yang dikenakan sesuai dengan perpajakan.

PSAK-EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah)

Ditujukan untuk entitas yang tidak memenuhi persyaratan dalam SAK-ETAP.

Mereka yang menggunakan PSAK-EMKM sebagai pedoman menjaga agar laporan keuangan tetap jelas dan tetap menghormatinya dalam penyusunannya.

PSAK-Syariah

Pedoman PSAK-Syariah adalah pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga kebijakan Syariah seperti Bank Syariah, Powers Syariah, Badan Zakat dan lain-lain.

Pengembangan standar ini didasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Standar ini mencakup kerangka konsep untuk penyusunan dan penyajian laporan, standar laporan keuangan, dan standar khusus untuk pemasaran Syariah seperti Mudharabah, Murabahah, Salam, Ijarah, dan Istishna.

SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang berlaku bagi instansi pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah negara (LKPD).

SAP untuk memastikan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik untuk memastikan tata kelola yang baik.

Sistem akuntansi yang ideal untuk akuntansi desa adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). https://proconsult.id/